Peristiwa-Peristiwa Politik Pasca-Pengakuan Kedaulatan
Berbagai peristiwa-peristiwa
politik pasca-pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia antara lain:
1.
Terbentuknya
Republik Indonesia Serikat (RIS)
RIS
dibentuk oleh VAN DER PLAS dan JENDERAL VAN MOOK yang bertujuan untuk
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mereka membentuk RIS
dengan terdiri atas beberapa Negara bagian (disebut sebagai Negara boneka)
ketika Republik Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui
perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi (sebelum pengakuan kedaulatan
Republik Indonesia).
Sebagian
besar dari seluruh rakyat Indonesia menentang Negara-negara boneka dan
daerah-daerah otonom yang diciptakan oleh gubernur jenderal Van Mook dan Van Der Plas sebagai pemimpin NICA yang
sekaligus sebagai otak dari politik devide
et impera.
Adapun yang menjadi alasan rakyat mengkhendaki pembubaran Negara
Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah sebagai berikut :
·
Konstitusi RIS
yang membentuk Negara federal menimbulkan perpecahan bangsa
·
Beberapa Negara
bagian dan rakyat menghendaki Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan
·
Sebagian besar
para pemimpin Negara federal tidak memperjuangkan rakyat, tetapi lebih memihak
kepada Belanda.
·
Rakyat Indonesia
merasa tidka puas dengan hasil perundingan KMB
yang masih memberi peluang pada pihak Belanda atas Indonesia
·
Bentuk Negara
federal di Indonesia adalah bentukan colonial Belanda yang tidak sesuai dengan
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
·
Anggota cabinet
sebagian besar adalah pendukung unitarisme sehingga gerakan untuk membubarkan
Negara federal dan mengembalikan bentuk Negara Indonesia ke Negara Kesatuan
Republik Indonesia
·
Beberapa Negara
boneka bentukan Belanda yang semula ditujukan utnuk melemahkan persatuan dan
kesatuan Indonesia, tetapi pada perkembangannya, justru memiliki keinginan yang
sama, yaitu menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Demokrasi
liberal di Indonesia adalah kehidupan politik dengan menggunakansistem
pemerintahan rakyat yang mencotntoh Negara-negara Barat seperti Eropa dan
Amerika. Masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan kemelut politik
tetapi juga sekaligus memperoleh prestasi dari berpolitik.
·
Ketidakstabilan
pemerintah akibat persaingan antarpartai politik.
·
Penyalahgunaan
keamanan diberbagai daerah
-
Gangguan
keamanan dari luar negari.
Gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia ternyata
tidak hanya bersumber dari dalam negeri saja, tetapi juga dipengaruhi oleh
campur tangan bansa asing. Jauh sebelum upacara penandatanganan naskah
pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilaksanakan pada
tanggal 27 Desember 1949, Belanda telah melakukan gangguan keamanan dalam
bentuk Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948).
-
Gangguan
keamanan dari dalam negeri
Berbagai gangguan keamanan dalam bentuk pemberontakan
muncul dari dalam negeri pasca-pengakuan kedaulatan Indonesia antara lain
adalah usaha untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) oleh DI/TII pimpinan
Kartosuwirjo, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan piagam
perjuangan semesta (Persemesta).
·
Pemilihan Umum
di Indonesia
-
Pemilihan tahap
pertama
Pemilu tahap pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29
September 1955 untuk memilih anggota DPR. Pada pemilu tersebut ada 4 partai
dengan perolehan suara terbesar secara berturut-turut yaitu Masyumi, PNI, NU,
dan PKI.
-
Pemilihan tahap kedua
Pemilu tahap kedua ini diselenggarakan pada tanggal 15
desember 1955 dan bertujuan untuk memilih Badan Konstituante sejumlah 542
orang.
·
Konferensi Asia
Afrika (KAA) di Bandung
Latar belakang
penyelenggaraan KAA di Bandung
Beberapa bangsa di Asia dan Afrika merupakan bangsa
yang memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terbelenggu
atau dijajah oleh kekejaman imperialism dan kolonialisme.
Pelaksanaan Pra-
Konfensi Asia Afrika di Bandung
Pada saat perdana menteri Ali Sastroamidjojo pergi ke
india pada tahun 1954, ia mengegaskan kembali tentang Indonesia yang berpolitik
bebas dan aktif. Politik persahabatan Indonesia bukan hanya ditujuakan untuk
kepentingan Asia, melainkan untuk seluruh umat manusia di dunia.
Pelaksanaan
Konfrensi Asia Afrika di Bandung.
Konfrensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada
tanggal 18-24 April 1955.
Hasil
Pelaksanaan Konfrensi Asia Afrika di Bandung
Konfrensi Asia
Afrika di Bandung berlangsung aman, tertib, dan lancar serta dapat menghasilkan
beberapa keputusan bersama. Antara lain sebagai berikut:
Membicarakan berbagai masalah mengenai kepentingan
kerjasama Negara Asia Afrika di bidang ekonomi, budaya, kolonialisme, dan
perdamaian dunia.
Mengakui keperluan untuk memajukan perkembangan
ekonomi di daerah Asia Afrika.
Melakukan kerjasama dengan saling memberikan bantuan
teknik maupun tenaga ahli.
Memperluas kerjasama melalui penanaman modal yang
dapat membawa kemakmuran untuk kepentingan bersama.
Menyepakati prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung
Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua
bangsa
Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua
bangsa, baik besar maupun kecil.
Tidak melakukan intervensi atau campurt angan dalam
soal-soal dalam negeri Negara lain.
Menghormati hak-hak tiap bansa utnuk mempertahankan
diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
Tidak meggunakan peraturan-peraturan pertahanan
kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu Negara besar dan
tidak melakukan tekanan terhadap Negara lain.
·
Pengiriman
Pasukan Garuda
Ø Pasukan Garuda I
Pada tanggal 8 November 1956, Indonesia menyatakan
ketersediaannya untuk turut serta bergabung dengan pasukan PBB. Pada tanggal 28
Desember 1956, Indonesia membentuk sebuah pasukan berkekuatan satu detasemen
(550 orang).
Ø Pasukan Garuda II dan III
Pada bulan juni 1960 terjadi perang saudara di
Republik Kongo. Upaya membantu pemulihan keamanan dan ketertiban tersebut
merupakan prakarsa Sekretaris jenderal PBB, dan PBB mengirimkan kontingen
Indonesia.
·
Konferensi
Tingkat Tinggi Pertama Negar-Negara Non-Blok
Pada tanggal 1-6 September 1961, Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Negara-negara Non-Blok diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. KTT
ini diprakarsai oleh Negara-negara berkembang dengan tujuan tidak melibatkan
diri ke dalam kancah pertentangan politik antara Amerika Serikat dnegan Uni
Soviet yang sedang perang dingin saat Pasca-PD II.
4.
Masa Demokrasi
Terpimpin
·
Dekrit Presiden
5 Juli 1959
Kehidupan demokrasi liberal sebelum adanya demokrasi
terpimpin di Indonesia ternyata tidak menguntungkan untuk perjuangan bangsa,
karena tidak sesuai dengan kepribadian sendiri. hal ini mendorong pemerintah
untuk kembali kepada kepribadian sendiri, yang rencananya secara konsepsional
akan dikekukan oleh presiden Soekarno dalam suatu siding bersama antara
tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin partai di Istana Merdeka pada tanggal 21
Februari 1957.
·
Akibat dari
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1. sisi positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959
a. menyelamatkan Negara dari ancaman perpecahan dan
krisis politik yang berkepanjangan
b. memberikan pedoman yang jelas dengan menggunakan
UUD 1945 untuk kelangsungan hiudp berbangsa dan bernegara
c. merintis pembentukan lembaga tertinggi Negara dan
lembaga tinggi Negara yang selama masa demokrasi liberal tertunda
pembentukannya.
2. sisi negative Dekrit Presiden 5Juli 1959
a. memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada
presiden, terhadap MPR maupun lembaga tinggi Negara lainnya.
b. memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun
dalam bidang politik
·
Politik
Demokrasi Terpimpin
1.
Politik
mercusuar yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin
2.
Konfrontasi
dengan Malaysia akibat politik nefooldefo